Pensiunan Jenderal Bintang 2

Pensiunan Jenderal Bintang 2 Polri Ingin KPK Jadi Polisinya Kasus Korupsi

Rabu, 31 Juli 2024 - 16:22 WIB

Jakarta, VIVA – Mantan Kapolda Lampung Irjen Pol (Purn) Ike Edwin membeberkan rencananya jika dirinya terpilih menjadi pimpinan KPK periode 2024-2029. Ia menyebut, dirinya nanti ingin membuat KPK menjadi polisinya kasus korupsi di Indonesia.

Hal itu dikatakan Ike Edwin ketika dirinya baru saja rampung menjalani tes tulis calon pimpinan (capim) KPK di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekertariat Negara, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 31 Juli 2024.

"KPK itu harusnya polisinya korupsi, istilahnya itu, atau rajanya penanganan korupsi," ujar Ike Edwin di lokasi.

Mutasi TNI 6 Desember, 2 Mayjen dari BIN Digeser Jadi Stafsus KSAD Maruli Simanjuntak

TRIBUN-TIMUR.COM- Para Jenderal bintang tiga dan dua Polri ikut mendaftar sebagai Calon Gubernur.

Beberapa jenderal menyatakan mundur dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) setelah memutuskan maju Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024.

Adapun pendaftaran calon kepala daerah, baik calon gubernur/wakil gubernur, calon wali kota/wakil wali kota, dan calon bupati/wakil bupati, dibuka pada Selasa (27/8/2024) hingga Kamis (29/8/2024).

Jenderal-jenderal Polri yang memutuskan mundur menyandang pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) atau jenderal bintang dua dan Komisaris Jenderal (komjen) atau jenderal bintang tiga.

Keputusan mundur dari Polri karena maju Pilkada serentak 2024 sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU.

“Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan,” bunyi beleid tersebut.

Lantas, siapa saja jenderal Polri yang mundur setelah memutuskan maju Pilkada serentak 2024?

Berikut daftar selengkapnya.

1. Komjen Pol Ahmad Luthfi

Luthfi yang sudah diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus sebagai calon Gubernur Jawa Tengah (Jateng) mengatakan, ia sudah mengajukan surat pengunduran diri ke Polri.

Mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jateng tersebut mundur setelah dua minggu menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Luthfi dilantik menjadi Irjen Kemendag oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Kantor Kemendag, Jakarta pada Rabu (14/8/2024).

Ia juga belum lama ini mendapat kenaikan pangkat dari Irjen menjadi Komjen pada Senin (29/7/2024).

“Sesuai ketentuan bahwa kalau sudah ada penetapan paslon baru mundur,” kata Luthfi setelah mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur Jateng di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng dikutip dari Kompas.com, Rabu (28/8/2024).

Jenderal Polisi Tito Karnavian

Jenderal Polisi Tito Karnavian juga masuk dalam daftar Jenderal Bintang 4 Polri dalam satu dekade terakhir. Polisi kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, 26 Oktober 1964 itu menjabat sebagai Kapolri pada periode 13 Juli 2016–22 Oktober 2019.

Pangkat Jenderal Bintang 4 Polri diraih Tito Karnavian ketika dilantik menjadi Kapolri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48 Polri Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Polri. Tito menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang memasuki usia pensiun.

Lulusan terbaik peraih penghargaan Adhi Makayasa Akabri Kepolisian 1987 itu pernah mengemban beragam jabatan. Di antaranya, Kepala Densus 88 Anti Teror Bareskrim Polri (2009-2010), Kapolda Papua (2012-2014), Kapolda Metro Jaya (2015-2016), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Kapolri.

Pada periode kedua Presiden Jokowi menjabat, Tito Karnavian ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Jabatan itu diemban hingga saat ini, masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah Capim KPK yang bakal menjalani tes tulis di Kementerian Setneg RI

Ike Edwin menjelaskan bahwa KPK itu merupakan lembaga yang luar biasa. Maka itu, ia menilai KPK harus bisa mengawasi penanganan korupsi di negara ini agar menjadi hebat, makmur, dan sejahtera.

Ia pun akan melakukan koordinasi dengan baik ketika menjadi pimpinan KPK. Tujuannya, untuk memperbaiki lembaga antirasuah.

"Hilangkan egoisnya, hilangkan merasa paling hebat. Nah itu harus hilang," kata Ike Edwin.

Ike Edwin mengaku percaya diri lolos dari tes tulis capim KPK hari ini. Lantas, ketika terpilih menjadi pimpinan KPK, Ike Edwin akan melakukan komunikasi dengan baik demi menjaga muruah KPK.

"Yang penting koordinasi. Dan kepentingan negara lebih besar, dan kepentingan rakyat lebih besar daripada seorang jabatan. Untuk negaranya yang besar, itu yang dipentingkan, itu yang dikedepankan, itu yang diangkat," kata Ike Edwin.

Pensiunan Jenderal Bintang 4 Berinisial B Terseret Kasus Korupsi Rp271 T, Siapa Dia?

Jumat, 19 April 2024 - 09:59 WIB

Jakarta – Beberapa waktu lalu Iskandar Sitorus selaku Sekretaris dari DPP Indonesia Audit Watch sempat membongkar inisial publik figur yang terseret dalam kasus mega korupsi timah yang melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis dan Helena Lim.

Dalam kesempatan tersebut, Iskandar Sitorus juga mengatakan bahwa ada inisial baru yang terlibat dalam kasus korupsi sampai merugikan negara Rp271 triliun tersebut. Ia mengatakan bahwa orang tersebut memiliki jabatan penting sebagai abdi negara.

Namun, belum diketahui dari institusi mana abdi negara yang berperan penting dalam kasus tersebut. Pada awalnya, Iskandar Sitorus menjelaskan peran Helena Lim dan Harvey Moeis dalam kasus korupsi yang melibatkan sekitar belasan orang tersebut.

Harvey Moeis, suami dari artis Sandra Dewi ditetapkan sebagai tersangka korupsi

"Habis itu ya biasanya mereka bergantung pada kelompok kuat yang solid atau terorganisir. Kita sebut saja oknum itu pernah berbintang empat inisial B itu aja dulu," lanjutnya.

Ia mengatakan bahwa sosok yang berinsial B tersebut sudah lama dicurigai ikut dalam mengorganisir proyek tambah timah ilegal sejak lama. Sehingga Iskandar mengatakan bahwa kasus tersebut cukup untuk untuk didalami.

"Ini orang yang kita duga mengorganisir sampai terjadi pembelian smelter, smelter ini kan dibeli dari orang-orang yang bener-bener kaya, tetapi pembelinya tidak benar-benar kaya, kan unik kasus ini," pungkasnya.

Sampai saat ini, kasus mega korupsi tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Sandra Dewi pun kembali diperiksa oleh Kejaksaan Agung sedangkan sang suami Harvey Moeis masih harus ditahan untuk mengungkap dan membongkar tuntas kasus tersebut.

POSBELITUNG.CO - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu membongkar sosok Jenderal purnawiran berinisial B, yang diduga di balik kasus korupsi tambang timah.

Menurutnya jenderal berinisial B ini juga dicurigai sebagai pihak yang terlibat dalam pengintaian Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah.

Seperti diberitakan, Febrie Ardiansyah dikuntit anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.

Febrie Adriansyah dikuntit dua orang anggota Densus 88 saat berada di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024.

Ada gerak-gerik mencurigakan dari dua orang tersebut yang sampai memakai alat untuk merekam Febrie Adriansyah.

Polisi Militer (PM) yang mengawal Febrie berhasil bertindak cepat dengan menangkap salah satu anggota Densus 88.

Anggota Densus 88 yang berhasil ditangkap Polisi Militer tersebut bernama Iqbal Mustofa dengan pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda).

Said Didu mencurigai penguntitan yang dilakukan Densus 88 bertalian dengan sosok jenderal purnawirawan polisi bintang 4 berinisial B.

Jenderal berinisial B diduga menjadi dalang di balik aksi Densus 88 menguntit Jampidsus Febrie Adriansyah, yang tengah mendalami kasus korupsi timah.

Febrie Adriansyah saat ini memang tengah mendapat pengawalan ketat dari polisi militer TNI karena sedang menangani kasus korupsi tambang.

Menurut Said Didu, masyarakat sudah cukup lama mengenal siapa sosok jenderal purnawirawan inisial B tersebut.

Karena sejak lama diketahui merupakan beking di balik korupsi tambah berupa timah dan nikel.

"Publik paham siapa inisial 'B' tersebut," tulisnya melalui akun Twitter @msaid_didu pada 26 Mei 2024, dikutip dari laman kilat.com.

Said Didu mengatakan, jenderal purnawitawan inisial B ini memiliki peran penting dalam pusaran bisnis pertambangan ilegal.

Sejumlah jabatan Polri pernah diemban Badrodin Haiti. Antara lain Kapolres Probolinggo (1999), Kapoltabes Medan (2000), Kapolwiltabes Semarang (2004), Kapolda Banten (2004), Kapolda Sulteng (2006), Kapolda Sumut (2009-2010), Kadivkum Polri (2010), Kapolda Jatim (2010-2011). Kemudian Kabaharkam Polri (2013-2014), dan Wakapolri (2014-2015). Badrodin Haiti meraih pangkat Jenderal Bintang 4 Polri saat diangkat menjadi Kapolri pada 2015.

Seleksi Calon Pimpinan dan Dewas KPK di Kementerian Setneg RI

Sebelumnya, Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) KPK mengatakan bahwa ada tujuh orang capim KPK tak hadir dalam tes tulis yang digelar di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 31 Juli 2024. Lantas, tujuh orang tersebut langsung dinyatakan gugur.

"Yang tidak hadir dinyatakan gugur. Mereka sudah tahu kalau mereka tidak hadir otomatis gugur," ujar Anggota Pansel Capim KPK Elwi Danil di lokasi.

Elwi menjelaskan bahwa tujuh orang yang tidak hadir itu tidak menjelaskan alasannya.

"(Alasan) Tidak ada. Dan mereka sudah tahu kalau mereka tidak hadir otomatis mereka gugur," kata Elwi.

Lokasi prarekonstruksi penembakan siswa SMKN 4 Semarang oleh oknum polisi di Jalan Untung Suropati Kota Semarang. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Irjen (Purn) Rikwanto memberikan nasihat untuk juniornya agar aparat kepolisian bisa mengukur diri terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan.

Hal itu disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan jajaran Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang menyikapi insiden penembakan yang dilakukan oleh Aipda Robig Zaenudin terhadap siswa SMKN 4 Semarang berinisial GRO hingga meninggal dunia.

"Saya hanya mengingatkan saja, bahwasannya anggota kepolisian, ini bekal, ya. Di lapangan itu baik patroli rutin maupun sedang tidak patroli, sedang jalan, ke suatu lokasi, apapun tapi dia sebagai anggota kepolisian harus mewaspadai hal-hal sebagai berikut," kata Rikwanto saat rapat di Komisi III DPR RI, Selasa (3/12).

Menurut mantan Kapolda Kalimantan Selatan tersebut, setiap anggota polri harus sadar soal posisi, jangan sampai salah langkah.

"Menemukan sebuah tindak pidana atau akan terjadi tindak pidana itu harusnya anggota polri harus bisa mengukur diri. Mengukur diri itu saya sedang apa, pakaian saya apa, preman, sipil, atau pakaian dinas," lanjutnya.

Rikwanto juga menyatakan setiap anggota polisi juga harus mengerti kondisi dan bisa memetakan sebuah keadaan yang ditemui di lapangan.

"Atau saya sendiri berdua atau bersama kelompok. Yang saya hadapi ini kelasnya ringan, berat, atau penuh ancaman terhadap pribadi saya sendiri sebagai petugas terhadap masyarakat atau terhadap calon pelaku itu," kata dia.

Tindakan baru bisa dilakukan kata dia, setelah dipastikan kalau kondisi itu harus segera disikapi.

Iskandar Sitorus Sekretaris Indonesian Audit Watch (IAW)

"Kami sebut Helena Lim itu hanya keset kaki. Di atas keset kaki itu sepatunya Harvey Moeis. Kemudian, Robert Bonosusatya alias RBS bertindak sebagai 'kaos kaki' yang berada di atas Harvey Moeis, suami Sandra Dewi. Nah yang jadi kaos kaki itu udah pasti RBS," ujar Iskandar saat diundang dalam tayangan podcast bersama Uya Kuya.

Iskandar Sitorus kemudian menyinggung bahwa ada seorang mantan pensiunan bintang empat atau jenderal yang berinisial B. Peran sang jenderal dalam kasus korupsi tersebut adalah menjadi backing atau untuk menutupi kasus tersebut dari publik.

"Ada oknum yang berkuasa, yang sampai punya bintang 4 di pundak, mantan pensiunan, gitu intinya. Berseragam karena dalam warna-warni kejahatan mereka tak akan berhitung kalau tidak pada aparat," bebernya.

Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

Kemudian ada nama Listyo Sigit Prabowo dalam daftar Jenderal Bintang 4 Polri dalam satu dekade terakhir. Polisi kelahiran Ambon, Maluku, 5 Mei 1969 itu menjabat sebagai Kapolri sejak 27 Januari 2021 hingga saat ini.

Pengangkatan Listyo Sigit sebagai Kapolri didasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5/POLRI Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ia menggantikan Idham Aziz yang masuk masa pensiun.

Jenderal Polisi Idham Azis

Jenderal Bintang 4 Polri dalam satu dekade terakhir selanjutnya adalah Jenderal Polisi Idham Azis. Polisi kelahiran Kendari, Sulawesi Tenggara, 30 Januari 1963 itu menjabat sebagai Kapolri periode 1 November 2019-27 Januari 2021.

Idham Azis dilantik menjadi Kapolri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/Polri/2019 pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Atas pelantikan tersebut, Idham meraih juga naik pangkat menjadi Jenderal Bintang 4 Polri.

Lulusan Akabri 1988A itu memiliki karier cemerlang di Kepolisian. Ia pernah menjabat Kapolres Metro Jakarta Barat, Wakil Kepala Densus 88 Anti Teror Polri, Kadiv Propam Polri, Kapolda Metro, Kepala Bareskrim Polri, dan Kapolri.